Berpolitik yang Cerdas
catatan : merupakan resume atas kegiatan seminar dengan Pro Eko Prasojo
Tahun 2009 ini
PEMILU pada dasarnya merupakan sebuah alat dan prasarana dalam mewujdukan demokrasi di dalam suatu negara. Di dalam demokrasi sendiri terdapat prinsip kekuasaan ada di tangan rakyat, hal ini pada tataran teknis dapat menjelma menjadi sebuah mekanisme dimana pilihan terhadap para pemimpin bangsa dan negara berdasarkan pada hasil pilihan terbanyak. Akibatnya PEMILU sebagai wadah dalam menentukan para pemimpin bangsa akan sangat diwarnai oleh adanya permainan untuk mencari popularitas agar terpilih untuk dapat menjadi pemimpin.
Dalam tata urutan di Negara Indonesia, PEMILU menjadi salah satu bagian fundamental dalam keberlangsungan Negara. Hal ini dapat kita gambarkan dalam bagan berikut :
Pada bagan tersebut terlihat jelas bahwa proses PEMILU merupakan awalan dalam menentukan para pengemban sistem ketatanegaraan di negara Indonesia. PEMILU menentukan para pemimpin dan wakil masyarakat dalam bidang eksekutif dan legislatif yang nantinya diharapkan membuat kesetimbangan dan keadilan ekonomi, sosial, dan banyak bidang lainnya.
Meskipun peran PEMILU menjadi awalan dalam menentukan para pemimpin, namun perpolitikan di Indonesia merupakan salah satu bagian utama dalam membentuk keseimbangan ekonomi dan sosial. Selain mencermati akan proses PEMILU itu sendiri, maka menelaah tentang perpolitikan yang ada di Indonesia akan dapat membantu kita dalam mengetahui dan menganalisa permasalahan yang ada serta memperbaiki masalah tersebut. Hal ini dapat kita lihat dimana perpolitikan yang baik pada suatu negara akan sinergi dengan tingkat ekonomi dan sosial yang baik pula.
Dalam menelaah sistem perpolitikan yang ada di Indonesia, maka akan terdapat banyak permasalahan yang ada di dalamnya. Walupun pada sistem perpolitikan Indonesia yang ada pada saat ini memiliki kelebihan dan keuntungan namun dilain pihak sistem perpolitikan sekarang ini memiliki beberapa permasalahan dan seharusnya dapat menjadi salah bagian yang dapat diperbaiki pada masa yang akan datang.
Menurut Prof Eko terdapat beberapa permasalahan yang ada pada sistem perpolitikan di Indonesia, permasalahan itu antara lain :
Ø Sistem presidensial tidak berjalan dengan baik
Maksud dari sistem presidensial yang tidak berjalan baik ini dikarenakan penyelenggaran pemerintahan yang ada bukanlah berdasarkan murni akan kualitas dan kapasitas terhadap bidang yang dipimpinnya akan tetapi banyak dicampuri akan pengaruh politik dan pembagian posisi dari para pemenang politik.
Ø DPR tidak memiliki posisi yang kuat dalam fungsinya untuk “check & balance” terhadap presiden
DPR yang merupakan representasi dari rakyat dalam bidang legislatif, sebenarnya memiliki wewenang yang tinggi dalam mengatur negara, dimana salah satunya adalah fungsi “check & balance” terhadap presiden. Namun yang terjadi saat ini, karena unsur politik dan anggota DPR berasal dari bermacam partai politik sehingga fungsi ini tidak berjalan dengan baik
Ø DPD tidak berfungsi secara efektif (bahkan cenderung tidak berfungsi)
DPD secara umum hanya memiliki wewenang yang kecil jika dibandingkan dengan DPR. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan pembuatan Undang - Undang (UU), dimana peran DPD hanya dibatasi pada tahapan – tahapan awal dan tidak diikutsertakan pada tahap finalisasi
Ø Fungsi partai politik yang tidak seharunsya
Fungsi partai politik pada dasarnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu :pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan, dan mengintegrasikan kepentingan. Akan tetapi 3 peran penting partai tersebut tidak dapat berjlan baik karena setiap partai lebih mementingkan terhadap keuntunganya pribadi
Ø Pada sisi kelembagaan, MPR menimbulkan pertanyaan (dibandingkan dengan adanya “join session”)
MPR yang anggotanya merupakan gabungan antara DPR dan beberapa unsur lainnya, dirasa kurang tepat ketika dijadikan menjadi sebuah lembaga. Fungsi ini terasa lebih efektif jika digantikan dengan join session.
Sementara itu terdapat beberapa faktor yang juga turut serta menjadi permasalahan politik di Indonesia, antara lain :
Ø Biaya PEMILU yang mahal
Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Pemilu yang dilakukan akan menelan banyak sumber daya yang ada, dimana salah satunya adalah masalah pembiayaan. Tercatat sudah ratusan triliun rupiah dikeluarkan untuk menjalankan proses PEMILU sejak tahun 2000.
Ø Tensi politik yang tinggi dalam pemerintahan
Karena pemerintahan terdiri dari berbagai partai politik maka akan terdapat tensi politik yang tinggi dalam pemerintahan.
Ø Kooptasi birokrasi oleh partai
Pengisian struktur kepemimpinan yang dilakukan tidak berlandaskan terhadap aspek kemampuan dan kualitas namun berdasar dari pembagian posisi terhadap partai politik pendukung
Ø Shadow government.
Shadow government ini mengindikasikan adanya faktor yang mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
Ø Kapitalisasi politik dan ekonomi
Pemahaman akan sistem politik yang ada di negara ini menjadi salah satu modal berharga bagi kita dalam memperhitungkan masa yang akan datang. Mengingat beberapa saat lagi akan bergulir PEMILU maka diharapkan kita mampu berpikir secara jernih dan matang dalam menentukan siapakah yang pantas untuk memimpin negara ini. Hal ini semoga dapat menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua dalam bersikap dan turut andil dalam perbaikan bangsa ini.
- - A.S.H - -
Comments